Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026). Dalam forum tersebut, Sigit mengapresiasi sikap fraksi-fraksi DPR yang menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan oleh parlemen.
“Kami menolak usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Posisi saat ini adalah yang paling ideal, karena Polri bisa langsung menjadi alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sigit.
Menurut Kapolri, penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan persoalan struktural, termasuk risiko dualisme kepemimpinan atau yang ia sebut sebagai “matahari kembar”. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat kinerja Polri dan melemahkan efektivitas pengambilan keputusan.
“Jika Polri di bawah kementerian, itu justru melemahkan institusi Polri dan Presiden,” ujarnya menegaskan.
Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari jabatan sebagai menteri kepolisian. Namun, tawaran tersebut secara tegas ia tolak.
Kalau saya harus memilih, lebih baik menjadi petani daripada menteri kepolisian,” ucap Sigit, yang disambut tepuk tangan anggota Komisi III DPR RI.
Kapolri meminta seluruh jajaran Polri untuk memperjuangkan agar posisi institusi kepolisian tetap berada langsung di bawah Presiden RI. Menurutnya, perubahan struktur tersebut tidak hanya berdampak pada institusi Polri, tetapi juga berpotensi melemahkan negara.
“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” tandasnya.
Dengan sikap tersebut, Kapolri menegaskan komitmennya menjaga marwah Polri sebagai institusi negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekaligus menutup ruang bagi wacana perubahan struktur kelembagaan kepolisian di masa mendatang.
Romi Lubis
Posting Komentar