Retorika space - Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menyatakan bahwa tatanan dunia berbasis aturan hukum internasional sudah tidak ada lagi dalam bentuknya yang lama. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Keamanan Munich pada Februari 2026. Merz menekankan bahwa kebebasan bangsa-bangsa tidak lagi terjamin di era persaingan kekuatan besar ini.
Kondisi Geopolitik Saat Ini
- Keretakan Hubungan Transatlantik: Ketegangan antara Eropa dan Amerika Serikat, terutama terkait kebijakan perdagangan dan keamanan.
- Ambisi Nuklir Eropa: Pembicaraan rahasia antara Jerman dan Perancis tentang pembentukan sistem penangkal nuklir bersama.
- Tantangan Geopolitik: Invasi Rusia ke Ukraina dan ambisi Presiden AS Donald Trump untuk menganeksasi Greenland
Merz menyerukan agar warga Eropa siap melakukan "pengorbanan" untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran tentang masa depan tatanan dunia dan kebutuhan akan kerja sama internasional yang lebih kuat.
Peran Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memang sedang dipertanyakan efektivitasnya yang nyaris tidak berfungsi, Beberapa kritik menyebutkan bahwa PBB tidak mampu menangani konflik global dengan efektif, seperti kasus Suriah, Myanmar dan Yaman, penangkapan Nicolas Maduro, dan serangan terhadap Iran oleh Israel dan Amerika Serikat yang merupakan serangan terhadap kedaulatan negara merdeka, dimana peran PBB sama sekali tidak berfungsi. Bahwa struktur keanggotaan Dewan Keamanan PBB juga dianggap tidak representatif dan terlalu dipengaruhi oleh negara-negara adidaya dengan hak Veto nya
Untuk itu perlu Reformasi PBB sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya, termasuk perubahan struktur keanggotaan Dewan Keamanan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas serta meninjau ulang hak Veto terhadap negara negara besar. Dengan demikian, PBB dapat lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional
Mungkin mulai dipikirkan menata kembali dunia baru dengan membentuk badan baru yang lebih adil dimana Mengganti PBB dengan badan baru memang menjadi salah satu opsi yang dibahas oleh para ahli dan pemimpin dunia. Saat ini, PBB menghadapi tantangan besar dalam menjalankan misinya, terutama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Beberapa alasan yang membuat PBB perlu diganti atau direformasi adalah:
- Struktur yang sudah tidak relevan: PBB didirikan pada tahun 1945, dan struktur keanggotaan Dewan Keamanan tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik saat ini.
- Kegagalan dalam mencegah konflik: PBB telah gagal mencegah beberapa konflik besar, seperti perang di Gaza dan Ukraina.
- Ketergantungan pada negara-negara adidaya: PBB sering kali terpengaruh oleh kepentingan negara-negara adidaya, sehingga mengurangi efektivitasnya.
Beberapa usulan reformasi PBB meliputi:
- Menghapus hak veto: Beberapa negara mengusulkan penghapusan hak veto untuk meningkatkan efektivitas Dewan Keamanan.
- Meningkatkan representasi: Beberapa negara mengusulkan peningkatan representasi negara-negara berkembang di Dewan Keamanan.
- Membentuk badan baru: Beberapa ahli mengusulkan pembentukan badan baru yang lebih efektif dan representatif.
Namun, perlu diingat bahwa reformasi PBB bukanlah tugas yang mudah, dan memerlukan konsensus internasional yang sulit dicapai
Seperti kita ketahui bersama pada hari sabtu Situasi di Timur Tengah sangat dilanda peperangan antara Iran, melawan Israel dan Amerika Serikat, dimana tanggal 28 Februari 2026 kemarin Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, dengan target utama infrastruktur militer, situs nuklir, dan sistem pertahanan udara. Presiden AS Donald Trump mengumumkan operasi ini sebagai langkah defensif setelah negosiasi program nuklir Iran gagal.
Situasi ini masih berkembang, dan dunia internasional memantau dengan cermat.
Presiden Donald Trump menyatakan serangan militer skala penuh dilakukan untuk menghukum orang jahat yang bisa membahayakan keamanan Amerika, dan harus di akhiri, peryanyaan selanjut nya, dalam kontek kepentingan dan sudut pandang yang mana bisa di sebut antara terang melawan gelap, antara benar melawan salah? yang ada adalah hukum rimba, siapa yang kuat akan melibas yang lemah dalam hukum politik kekuasaan untuk mencapai hegemoni adi daya dunia.
Seorang pakar ekonomi dan akademisi Jeffrey Sachs, seorang ekonom dan akademisi Amerika, memang pernah menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan intervensi politik dan penggulingan rezim pemerintahan di negara lain sebanyak 70 kali antara tahun 1947 hingga 1989.
Namun, perlu diingat bahwa angka ini tidak dapat diverifikasi secara independen dan mungkin berbeda-beda tergantung pada sumber dan definisi "intervensi" yang digunakan.
Beberapa contoh intervensi Amerika Serikat yang terkenal termasuk:
- Iran (1953): CIA membantu menggulingkan pemerintahan Mohammad Mossadegh dan mengembalikan Shah Iran ke tampuk kekuasaan.
- Guatemala (1954): CIA membantu menggulingkan pemerintahan Jacobo Arbenz dan menggantinya dengan pemerintahan militer.
- Kongo (1960): CIA membantu menggulingkan pemerintahan Patrice Lumumba dan menggantinya dengan pemerintahan Mobutu Sese Seko.
- Chili (1973): CIA membantu menggulingkan pemerintahan Salvador Allende dan menggantinya dengan pemerintahan Augusto Pinochet.
Intervensi Amerika Serikat di negara lain seringkali dipicu oleh kepentingan geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional. Namun, intervensi ini juga seringkali dikritik karena melanggar kedaulatan negara lain dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat lokal.
Demikian juga seorNg pakar ekonomi ternama John Perkins dalam bukunya "Confessions of an Economic Hit Man" membahas tentang bagaimana Amerika Serikat menggunakan strategi ekonomi untuk menguasai negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perkins, yang merupakan seorang "Economic Hit Man" (EHM), menjelaskan bagaimana ia dan timnya menggunakan laporan keuangan yang berputar, pemilihan yang curang, penyuapan, dan pemerasan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara tersebut.
Dalam buku ini, Perkins juga membahas tentang bagaimana Amerika Serikat menggunakan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF untuk mengendalikan perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Ia juga menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang dijebak dalam utang yang tidak dapat dibayar, sehingga mereka terpaksa mengikuti kebijakan ekonomi yang diinginkan oleh Amerika Serikat
Perkins juga membahas tentang bagaimana Indonesia menjadi salah satu korban dari strategi EHM, dan bagaimana negara ini dijebak dalam utang yang besar untuk proyek-proyek pembangunan yang tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia
Dalam situasi yang tidak menentu ini tentu akan berdampak pada ekonomi global, termasuk indonesia, ditengah baru saja ditanda tangani nya pemyelesaian secara damai soal jalur gaza untuk palestina merdeka rasanya akan sangat berpengaruh, dan sulit untuk dilaksanakan mengingat secara mengejutkan Tiba tiba Amerika serikat dan israel melancarkan serangan udara dalam skala penuh kewilayah iran.
Nasib Board of Peace (BoP) antara Amerika Serikat dan Indonesia di jalur Gaza pasca serangan Israel dan Amerika ke Iran sedang dipertanyakan. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa BoP tidak memiliki misi yang tulus untuk perdamaian, melainkan lebih kepada perluasan konflik dan serangan militer ke negara lain.
Indonesia telah berkomitmen untuk mengirimkan 8.000 pasukan ke Gaza sebagai bagian dari upaya stabilisasi dan rekonstruksi, dengan BoP menjanjikan dana sebesar US$ 5 miliar untuk rekonstruksi Gaza. Namun, serangan ini dapat menghambat upaya meredakan ketegangan di Jalur Gaza
Beberapa legislator Indonesia, seperti TB Hasanuddin, meminta pemerintah Indonesia untuk menentukan sikap yang jelas terhadap invasi Israel dan Amerika Serikat ke Iran, dan mempertanyakan apakah BoP benar-benar memiliki misi perdamaian yang tulus
Indonesia harus berhitung dengan cermat menyikapi sitiasi ini. Selat Hormus telah ditutup Iran seluruh perdagangan minyak dunia dari timur tengah lewat selat hormuz, maka harga minyak akan melambung tinggi, dan gejolak ekonomi akan terjadi , pesawat terbang akan melonjak tinggi, dan dunia di ambang resesi.
Teory domino
Teori domino memang bisa menjadi faktor yang memperluas konflik antara Iran dan Amerika Serikat/Israel, yang berpotensi melibatkan Rusia China dan sekutunya mengingat sebagian besar Minyak di impor dari timur tengah untuk menghidupi industri china,. Teori ini awalnya dikembangkan pada masa Perang Dingin, yang menyatakan bahwa jika satu negara jatuh ke dalam pengaruh komunis, negara-negara sekitarnya akan mengikuti jejaknya, dan harus belajar dari meletus nya perang dunia kedua dimana jepang membutuh kan sumber daya energi untuk industri nya saat itu, dan sejarah selalu akan berulang.
Indonesia sebagai negara non blok dengan politik luar negeri bebas aktif harus mencermati betul situasi ini, walaupun berdampak secara ekonomi tapi harus dijaga jangan sampai berdapak pada politik baik secara geo politik maupun geo strategis yang bisa merugikan bangsa ini kedepan.
Peperangan selalu membawa dampak kehancuran baik secara ekonomi, maupun secara peradaban manusia bisa musnah, akibat kepentingan dari pemimpin pemimpin negara adi daya yang punya agenda dan pertimbangan politik dimana perang sebagai ajang bisnis demi keuntungan ekonomi, dan hegemoni Global.
Penulis adalah pengamat sosial budaya, politik dan hukum
Posting Komentar