Retorika.space-Situasi geopolitik dan geostrategis dunia berubah dengan sangat cepat; dari hari ke jam, bahkan dari jam ke menit. Perubahan tersebut dipicu oleh berbagai keputusan kontroversial kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Amerika Serikat, Donald Trump, yang dinilai semakin agresif dalam memainkan pengaruh global Amerika Serikat.
Setelah sebelumnya muncul isu penangkapan Nicolás Maduro dan polemik penguasaan sumber daya minyak Venezuela yang disebut berada di bawah kendali langsung Presiden Donald Trump, kini konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel juga belum benar-benar usai. Situasi di Timur Tengah masih menyimpan bara konflik yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi perang terbuka berskala besar. Amerika Serikat dinilai masih menempatkan Iran sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis dan keamanan nasional mereka di kawasan.
Belum lagi rencana pengambilalihan Greenland, wilayah otonom milik Denmark yang selama ini menjadi perhatian dunia karena letak strategisnya di kawasan Atlantik Utara. Di bawah lapisan es Greenland tersimpan kandungan uranium, tanah jarang, dan berbagai mineral strategis lain yang sangat dibutuhkan industri modern dan teknologi militer global. Kondisi tersebut memicu ketegangan di dalam kubu North Atlantic Treaty Organization atau NATO, karena kepentingan ekonomi dan keamanan mulai berbenturan di antara negara-negara anggotanya sendiri.
Sementara itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan konflik global berskala besar. Kondisi ekonomi dan situasi sosial-politik nasional masih sering disibukkan oleh persoalan-persoalan domestik yang kurang strategis, padahal dinamika dunia yang tidak menentu sewaktu-waktu dapat merambah kawasan Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, tanah jarang, emas, uranium, hingga perak, yang semuanya menjadi kebutuhan vital industri modern dan pertahanan negara-negara besar.
Langkah-langkah yang diambil Presiden Trump dinilai membahayakan stabilitas perdamaian dunia. Jerman, Prancis, Norwegia, dan Denmark beberapa waktu lalu bahkan disebut telah meningkatkan pengamanan dan kesiapsiagaan di Greenland sebagai antisipasi atas meningkatnya tensi geopolitik di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Greenland bukan lagi sekadar wilayah es di utara dunia, melainkan telah berubah menjadi pusat perebutan kepentingan ekonomi, energi, dan militer global.
Greenland sendiri merupakan wilayah Denmark yang memiliki posisi sangat strategis bagi keamanan internasional. Sebagai anggota NATO, Denmark tentu memiliki kewajiban menjaga wilayahnya dan bekerja sama dengan negara-negara sekutu. Ketegangan yang berkembang di kawasan Atlantik Utara memperlihatkan bahwa perebutan pengaruh dunia kini tidak lagi hanya berbicara soal ideologi politik, tetapi juga perebutan akses terhadap sumber daya alam dan jalur strategis global.
Demikian pula di Timur Tengah, khususnya Iran, potensi perang frontal berskala besar masih sangat mungkin terjadi. Walaupun letaknya jauh dari kawasan Asia Pasifik, dampaknya akan terasa secara global, termasuk terhadap Indonesia. Sebab, apa yang terjadi di Venezuela maupun Greenland menunjukkan bahwa konflik modern bukan lagi sekadar pertarungan ideologi atau blok politik, melainkan perebutan sumber daya alam demi menopang industri dan dominasi ekonomi negara-negara besar. Karena itu, Indonesia tetap harus waspada sebagai negara yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, mulai dari nikel, tanah jarang, uranium, hingga sumber energi strategis lainnya.
Saat ini, suka atau tidak suka, Indonesia sesungguhnya telah dikelilingi oleh berbagai pangkalan militer negara-negara adidaya. Pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sekitar kawasan strategis Indonesia antara lain mencakup wilayah Pulau Christmas dan Pulau Cocos di Samudra Hindia, Guam di Pasifik, Darwin di Australia Utara, hingga fasilitas militer di Filipina. Seluruh pangkalan tersebut menjadi bagian dari strategi militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, terutama terkait Laut Cina Selatan dan Taiwan. Namun, dalam situasi geopolitik yang terus berubah, bukan tidak mungkin orientasi strategis itu dapat bergeser menuju negara-negara yang kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia.
Belum lagi jika melihat posisi Singapura yang kerap disebut sebagai basis “bayangan” Amerika Serikat di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh eratnya kerja sama pertahanan antara Singapura dan Amerika Serikat, termasuk akses terhadap fasilitas militer modern yang dimiliki negeri tersebut. Selain itu, letak Singapura yang berada di Selat Malaka menjadikannya sangat strategis bagi jalur perdagangan dunia maupun mobilitas militer internasional. Walaupun Singapura tetap menjaga kedaulatannya dan tidak secara terbuka menjadi pangkalan militer Amerika Serikat, hubungan strategis tersebut tetap memiliki arti penting dalam percaturan geopolitik kawasan.
Di sisi lain, persaingan antara Amerika Serikat dan China semakin tajam dalam perebutan pengaruh global. Konflik yang beberapa tahun terakhir memanas di Laut Cina Selatan dapat sewaktu-waktu berkembang menjadi benturan militer terbuka. Jika terjadi perang di Laut Cina Selatan maupun konflik Taiwan, maka pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Filipina akan menjadi titik terdekat untuk operasi militer, termasuk wilayah Cagayan, Isabela, dan Palawan yang secara geografis sangat strategis menghadap Taiwan dan Laut Cina Selatan.
Posisi tersebut tentu memiliki dampak langsung terhadap Indonesia, khususnya wilayah Natuna Utara, karena berada sangat dekat dengan jalur potensi konflik. Selat Malaka dan Selat Sunda, serta selat lombok dan Makasar merupakan jalur perdagangan paling strategis bagi Dunia , Dengan demikian, Indonesia tidak mungkin sepenuhnya terlepas dari efek geopolitik dan keamanan apabila perang besar benar-benar terjadi di kawasan Asia Pasifik.
Karena itu, langkah pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan belanja pertahanan, memperkuat modernisasi militer, dan menambah kekuatan batalyon tempur dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia memang membutuhkan kekuatan pertahanan yang memadai.
Sejak menjabat Menteri Pertahanan hingga kini menjadi Presiden, Prabowo Subianto dinilai menaruh perhatian besar pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan pertahanan nasional, serta peningkatan kerja sama pertahanan dengan berbagai negara. Langkah tersebut juga berkaitan erat dengan dinamika geopolitik kawasan, terutama isu Laut Cina Selatan dan kebutuhan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia.
Penguatan militer melalui konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta dengan pola defensif aktif menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi ketidakpastian dunia. Indonesia tidak lagi hanya berpikir bertahan di dalam wilayah teritorial, tetapi mulai membangun visi kekuatan maritim yang mampu menjangkau kawasan global melalui konsep green water navy. Langkah tersebut dinilai logis melihat situasi dunia saat ini yang semakin tidak menentu.
Dalam kondisi global sekarang, hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sering kali dianggap tidak lagi memiliki kekuatan yang efektif untuk mencegah konflik besar antarnegara. Dunia seolah bergerak ke arah “hukum rimba”, di mana negara yang kuat akan lebih dominan menentukan arah kekuasaan dan kepentingannya sendiri.
Karena itu, bangsa Indonesia harus mulai berpikir realistis dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kesiapan nasional bukan semata-mata untuk menciptakan perang, melainkan sebagai antisipasi menghadapi perubahan zaman dan pola baru menuju tatanan dunia yang berbeda.
Penulis adalah pemerhati masalah pertahanan dan sosial budaya
Posting Komentar