RIO IPAN DONI Founder Gen Z Bersuara
Retorika.space-Rio Ipan Doni Founder GEN Z BERSUARA Menyampaikan Tema yang dibawah untuk menguji komitmen DPR RI dalam menerima Aspirasi rakyat apakah DPR RI mendengar aspirasi rakyat.
Rio Ipan Doni Founder Gen Z Bersuara menyampaikan Berkurangnya Check and balance antara Legislatif dan Eksekutif saling mengawasi dan mengimbangi) antara lembaga legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, sistem ini diatur dalam UUD 1945. Gen Z Bersuara menilai antara Legislatif dan Eksekutif sudah menjadi mitra berkurangnya pengawasan antara Legislatif dan Eksekutif.
Ada beberapa Sikap yang akan disuarakan GEN Z BERSUARA yaitu :
Gen Z Bersuara Menyikapi Terkait RUU PERAMPASAN ASET Yang Sedang Dibahas Di DPR RI Sebagai Kaum Muda Gen Z Bersuara Akan melakukan Aksi Unjuk Rasa Sebagai bentuk Aspirasi agar Legislatif Segera mempercepat pengesahan RUU PERAMPASAN ASET.
° Penyelamatan Dana Cepat: Negara dapat merampas harta hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang panjang atau putusan berkekuatan hukum tetap terhadap pelakunya.
° Menjangkau Pelaku yang Lari atau Wafat: Perampasan tetap bisa dilakukan meski tersangka melarikan diri, meninggal dunia, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui.
° Potensi Pendapatan Negara: Mengembalikan aset kejahatan skala besar (seperti kasus korupsi kakap) langsung ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Gen Z Bersuara Menyikapi Tentang Netralitas Aparat Penegak Hukum. Netralitas aparat penegak hukum adalah sikap tidak memihak, bebas dari pengaruh politik, dan profesional dalam menjalankan tugas. Prinsip ini wajib dijaga oleh polisi, jaksa, dan hakim agar keadilan hukum dirasakan oleh semua warga tanpa diskriminasi.
° Jaga keadilan bagi semua orang.
° Cegah salah guna kuasa.
° Bangun rasa percaya warga pada hukum.
° Pastikan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Tolak Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil
Gen Z Bersuara Menyikapi Terkait Perluasan Peran di Ranah Sipil Tentara Nasional Indonesia (TNI) berfokus pada kekhawatiran kembalinya dwifungsi militer, pelibatan prajurit dalam urusan dan ranah sipil yang dinilai tidak sesuai porsi, serta potensi melemahkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
° Perluasan Peran di Ranah SipilMasuk ke Institusi Sipil: Penempatan personel TNI untuk pengamanan instansi penegak hukum seperti kejaksaan dinilai berlebihan dan memberi kesan Indonesia berada dalam kondisi darurat militer.
° Pelibatan Program Pemerintah: Keterlibatan TNI dalam berbagai program sipil (seperti program pangan atau koperasi desa) dikritik karena dikhawatirkan mengaburkan fungsi utama militer yang seharusnya berfokus pada pertahanan negara.
° Revisi Undang-Undang TNI: Perubahan aturan terkait penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif dinilai mengancam profesionalisme militer dan memicu kekhawatiran kembalinya pengaruh militer dalam tata kelola pemerintahan sipil.
Revisi undang - undang polri
GEN Z BERSUARA Menyikapi tentang Revisi undang - undang Polri Sebagian masyarakat dan lembaga pengawas menilai revisi ini memiliki beberapa masalah:
• Minim Partisipasi: Proses pembahasan dinilai terlalu cepat dan kurang melibatkan masukan publik secara bermakna.
• Potensi Perluasan Peran: Pengaturan penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian memicu perdebatan terkait reformasi dan pengawasan institusi.
Rio Ipan Doni Founder Gen Z Bersuara menyampaikan komitmen untuk turun ke jalan pada tanggal 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI untuk terus mengawal apa yang menjadi hasil kajian dan hasil konsolidasi.
Posting Komentar