Retorika.space- Labuhanbatu Selatan Masyarakat Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, menyoroti ketimpangan penanganan sengketa lahan yang terjadi antara warga dengan PT Nubika Jaya. Warga menilai proses hukum yang berjalan selama ini terasa berat sebelah dan mempertanyakan independensi serta profesionalitas jajaran Polres Labuhanbatu Selatan.
Laporan Warga Diabaikan, Laporan Perusahaan Cepat Diproses
Sejumlah laporan yang diajukan masyarakat terkait dugaan penggelapan, penipuan, pemalsuan surat, serta penganiayaan dinilai tidak mendapat penanganan serius. Berikut daftar laporan yang dimaksud:
- STPLP/712/VIII/2011/SU/RES-LBH — Dugaan Penipuan dan Penggelapan
- STTPLP/B/193/IX/2024/SPKT/Polres Labusel — Dugaan Pemalsuan Surat
STTLP/46/III/YAN.2.5/2024/SU/RES.LBS/Sek.Kp.Rakyat — Dugaan Pemukulan dan Penganiayaan
Laporan-laporan tersebut ternyata sudah dilaporkan berulang kali ke berbagai jajaran kepolisian, namun tak kunjung ditindaklanjuti. Pengungkapan kasus pun hanya berkutat pada pelaku langsung dan orang yang disuruh — yang bahkan sebagian telah meninggal dunia. Sementara itu, pihak yang diduga memerintahkan dan menggunakan jasa mereka, yang dikaitkan dengan PT Nubika Jaya, tidak pernah tersentuh hukum.Sebaliknya, laporan yang diajukan pihak perusahaan dengan nomor LP/B/189/IX/2024/SPKT/Polres Labuhanbatu Selatan/Polda Sumut terkait UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan justru diproses dengan cepat. Padahal, warga menegaskan tidak ada perusakan maupun pengambilan hasil. Pasal tersebut dinilai dipaksakan untuk menekan dan menakut-nakuti masyarakat. Bahkan, penyidikan yang sebelumnya telah diperiksa para terlapor kini dibuka kembali dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan, yang dinilai janggal dan bermasalah secara prosedural.
Dugaan Oknum Membuat Slogan "Polisi Bersama Masyarakat" Tinggal Janji
Warga menduga masih adanya oknum yang tergabung dalam kelompok tertentu di lingkungan Polres Labuhanbatu Selatan. Jika dikaitkan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, keberadaan oknum tersebut membuat program "Polisi Bersama Masyarakat" seolah-olah hanya jargon belaka.
"Inikah polisi yang diharapkan sebagai Polisi Bersama Masyarakat?" tanya sejumlah warga yang ditemui di lokasi lahan yang dipersengketakan, Sabtu (14/11/2026).
Pertanyaan Terkait Luas Lahan dan Proses Pemberian Izin
Abdullah Hasibuan, salah satu terlapor dan Ketua Kelompok Tani Perjuangan Mulia Indonesia (KTPMI), menyayangkan sikap polisi yang dinilai tidak independen maupun profesional. Ia mempertanyakan pelaksanaan program "Polisi Bersama Masyarakat" serta dukungan terhadap Reforma Agraria dengan semboyan "Tanah Rakyat Kembali kepada Rakyat".
Ia juga mengungkapkan sejumlah kejanggalan mencolok:
- Polisi diketahui mengadakan rapat bersama pihak PT Nubika Jaya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan BPN Labuhanbatu Selatan — tanpa mengundang perwakilan masyarakat sama sekali.
- Luas tanah yang dibeli perusahaan tercatat hanya 1.300 hektare, namun dalam sertifikat HGU tercatat menjadi 2.199 hektare. Ada kelebihan 899 hektare yang asalnya tidak jelas.
- Perusahaan belum pernah memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat.
- Penerima hak Plasma 20% dari luas HGU justru ditetapkan untuk Koptan Maju Bersama Aek Raso, bukan masyarakat yang sebenarnya berhak.
- Panitia pengawas justru menyatakan tidak ada sengketa di lokasi, padahal warga telah berjuang sejak tahun 1996 dengan dukungan berbagai surat keputusan dari pemerintah daerah hingga tingkat provinsi yang meminta izin HGU tidak dikeluarkan sebelum masalah selesai.
LPPN: Ada Permainan dan Intervensi Oknum Aparat
Hasanuddin Hasibuan, SH, Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN), menyesalkan minimnya perhatian dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam menyelesaikan kasus ini.
"Saya meyakini adanya permainan, intervensi, dan praktik melegalkan hal-hal yang ilegal menjadi sah, yang justru menjadi pendukung bagi perampasan tanah rakyat bekerja sama dengan oknum aparat. Slogan Polisi Bersama Masyarakat pun seakan berubah menjadi Polisi Penjajah Rakyat — sekadar kaki tangan pengusaha baru yang menggantikan penjajah lama," tegasnya.
Editor: Romi Lubis




Posting Komentar