Dalam forum tersebut, peran KAI melalui gagasan visioner yang dibawa langsung oleh Ketua Umumnya, Siti Jamaliah Lubis, dalam merumuskan arah kebijakan profesi advokat di Indonesia.
Kongres Advokat Indonesia Tegaskan Multi Bar, Reformasi Advokat Masuk Fase Strategis
Pertemuan lintas organisasi advokat dalam RDPU ini menjadi panggung penting untuk merumuskan fondasi sistem advokat nasional yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan dinamika profesi saat ini.
RDPU ini memperlihatkan dorongan kuat untuk memperkuat sinergi antara organisasi advokat dan lembaga legislatif, terutama dalam merespons isu strategis seperti revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dinilai tidak lagi mencerminkan kondisi aktual karena berkembangnya berbagai organisasi advokat pasca keluarnya SK MA Nomor 73 Tahun 2015.
Dalam hal ini, sistem multi bar justru menjadi keniscayaan yang harus diakomodasi dalam revisi undang-undang, namun tetap perlu dilengkapi dengan pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai pengatur representasi organisasi.
“Namun dalam multi bar ini harus dilengkapi dengan Dewan Advokat Nasional (DAN), tinggal nanti dibahas di DAN keterwakilannya dari mana saja,” jelasnya
Kemudian, Ketua Umum KAI Siti Jamaliah Lubis, S.H., M.H. menegaskan bahwa perubahan sistem advokat sebaiknya tidak berhenti pada perdebatan struktur semata, melainkan harus diarahkan pada pembangunan regulasi hukum yang berkelanjutan.
Menurutnya, revisi UU Advokat merupakan momentum untuk melakukan lompatan besar dalam memperkuat posisi advokat sebagai pilar utama keadilan.
“Ke depan, kita tidak hanya bicara struktur organisasi advokat, tetapi bagaimana membangun ekosistem hukum yang kuat, profesional, dan berintegritas, sehingga advokat benar-benar menjadi pilar keadilan bagi masyarakat,” ucapnya
Ia mengungkapkan bahwa sistem multi bar harus dipandang sebagai kekuatan kolektif, bukan perpecahan, selama berada dalam kerangka tata kelola nasional yang jelas dan terukur.
“Multi bar bukan berarti terpecah, tetapi justru harus menjadi kekuatan kolektif yang dikelola secara terukur melalui sistem yang transparan dan akuntabel,” dan menjadikan kerukunan antar organisasi Advokat.
Pandangan tersebut menegaskan posisi KAI sebagai salah satu aktor kunci dalam mendorong transformasi profesi advokat menuju standar yang lebih modern, profesional, dan berdaya saing global.
Sementara itu, konsep multi bar juga diiringi dengan gagasan advokat threshold, yakni syarat minimal organisasi advokat agar tidak sembarang terbentuk tanpa struktur dan legitimasi yang jelas, sehingga kualitas profesi tetap terjaga secara sistemik.
“Tetapi kita juga tidak boleh membatasi, karena oleh Undang-Undang Dasar mengatakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu hak warga negara sepanjang itu memenuhi syarat seperti advokat threshold itu tadi gak apa-apa,” ujarnya
Di sisi lain, penguatan profesi advokat juga disorot dari aspek perlindungan hukum, terutama terkait hak imunitas dan kerahasiaan klien yang dinilai sebagai prinsip fundamental dalam praktik hukum.
“Karena itu tidak boleh, rahasia klien tidak boleh dimintakan baik oleh penyidik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan ataupun KPK tentang rahasia klien itu,” tandasnya
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang memimpin RDPU tersebut menyatakan bahwa pembahasan RUU Advokat menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali peran strategis profesi advokat dalam sistem hukum nasional.
“Kami akan terus mengawal proses pembahasan RUU Advokat dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari organisasi advokat, akademisi, serta praktisi hukum,” tegasnya.
Ia berharap proses ini mampu menghasilkan kesepahaman bersama untuk menjaga independensi advokat sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Posting Komentar